Sejarah Hukum Perburuhan dan sejarah hubungan kerja pada zaman Pra kemerdekaan RI
A. Perbudakan
Legalisasi: sebuah aturan yang dikenal sebagai Black Code merupakan dari Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), dengan instrument hukum ia memasukkan perbudakan ke dalam system legal. Di Prancis legalisasi terhadap perbudakan terlihat secara implicit melalui “Dekrit tahun 1685, di mana dalam Dekrit ini diatur hukuman yang dikenakan oleh tuan para budak pada mereka (budak),
PERATURAN MENGHAPUS PERBUDAKAN
Perlawanan fisik atas perbudakan. Perlawanan yang terjadi pada 1791 di Santo Domingo (sekarang Haiti dan Republik Dominika) memainkan peran krusial dalam penghapusanm perdagangan budak trans-Atlantik, dan moment itu oleh PBB diperingati sebagai titik awal penghapusan perbudakan di dunia
- Di Nusantara pada tahun 1811-1816 masa pendudukan Inggris dengan tokohnya Thomas Stanford Raffles dikenal sebagai anti perbudakan, di tahun 1816 mendirikan “The Java benevolent institution” semacam lembaga dengan tujuan penghapusan perbudakan
- Masa pendudukan Nederland pada 1817 ada peraturan tentang larangan memasukkan budak ke Pulau JAwa (Stb. 1817 No. 42)
- Selanjutnya dikeluarkanlah peraturan-peraturan lainnya guna mendukung Regeringsreglement tersebut di antaranya:
- Pendaftaran Budak Stb 1819 No. 58, Stb 1820 No. 22 a dan 34, Stb. 1822 No. 8, Stb 1824 No. 11, Stb. 1827 No. 20, Stb 1834 No. 47, Stb. 1841 No. 15.
- Pajak atas pemilikan budak: Stb. 1820 No. 39 a, stb. 1822 No. 12 a, stb. 1827 No. 81, Stb. 1828 No. 52, Stb.1829 No. 53, Stb. 1830 No. 16, Stb. 1835 No. 20 dan 53, Stb. 1836 No. 40.
- Larangan Pengangkutan Budak Kanak-kanak di bawah umur 10 tahun: Stb. 1829 No. 29, Stb. 1851 No 37.
- Pendaftaran anak budak: Stb. 1833 No. 67.
- Pembebasan dari perbudakan bagi pelaut yang dijadikan budak : Stb 1848 No. 49.
- Penghapusan perbudakan di Indonesia terjadi secara berangsur, ditandai dengan beralihnya hubungan ini dan diganti dengan system “perhambaan”.
Sistem ini dapat dikatakan pelunakan dari perbudakan (pandelingschap) dengan menetapkan sejumlah uang sebagai utang (pinjaman) dari si-hamba (bekas budak) kepada si bekas pemilik (disebut juga pemegang gadai karena diibaratkan adanya peristiwa pinjam meminjam uang dengan jaminan pembayarannya adalah diri si peminjam/berutang).
ATURAN MELARANG PERHAMBAAN
Larangan terhadap praktek Perhambaan justru telah ada sebelum digencarkannya larangan perbudakan, tercatat di Tahun 1616 sudah ada larangan praktek perhambaan. Salah satu aturan terhadap larangan ini adalah Regelingreglement 1818 dan Stb. 1822 No. 10.
C. Kerja Rodi
Rodi yang berlangsung di Indonesia digolongkan dalam tiga golongan:
- Rodi-gubernemen, yaitu rodi untuk kepentingan gubernemen dan para pegawainya (herendienst);
- Rodi perorangan, yaitu rodi untuk kepentingan kepala-kepala dan pembesar-pembesar Indonesia (persoonlijke diensten);
- Rodi-desa, yaitu rodi untuk kepentingan desa (desa diensten).
- "Agrarische Wet" (Undang-Undang Agraria) tahun 1870 yang mendorong timbulnya perusahaan perkebunan swasta besar, soal perburuhan menjadi sangat penting.
- Hubungan antara majikan dan buruh pada mulanya diatur oleh “Politie Straaf Reglement” (Peraturan Pidana Polisi) yang lebih melindungi kepentingan majikan peraturan ini dihapuskan pada tahun 1879.
- Penggantinya Koeli Ordonantie (1880) memuat sanksi- sanksi terhadap pelanggaran kontrak oleh buruh dan sanksi bagi majikan yang melakukan kesewenang- wenangan pada buruhnya. Karena adanya sanksi tersebut maka Koeli Ordonantie dijuluki Poenale Sanctie yang artinya sanksi pidana bagi buruh yang berasal dari luar Sumatera Timur, karena buruh dari rakyat setempat atau suku di Sumatera Timur tidak terkena ordonansi ini.
Sejarah Hukum Perburuhan dan sejarah hubungan kerja pada Jaman kemerdekaanA. Pemerintahan Soekarno Pasca Proklamasi (1945-1958)
Peraturan ketenagakerjaan yang ada pada masa ini cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh, dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini.
Beberapa Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan di Masa Pemerintahan Soekarno – 1945 s/d 1958
- UU No. 12 tahun 1948 Tentang Kerja
- UU No. 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja
- UU No. 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan
- UU No. 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara SerikatBuruh dan Majikan
- UU No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- UU No. 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 98 mengenai Dasar-dasar dari Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
- Permenaker No. 90 Tahun 1955 Tentang Pendaftaran Serikat Buruh
- Pada masa ini kondisi perburuhan dapat dikatakan kurang diuntungkan dengan sistem yang ada. Buruh dikendalikan oleh tentara antara lain dengan dibentuknya Dewan Perusahaan diperusahaan- perusahaan yang diambil alih dari Belanda dalam rangka program nasionalisasi, untuk mencegah meningkatnya pengambil alihan perusahaan Belanda oleh buruh.
- Gerak politis dan ekonomis buruh juga ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960 Tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (lock out) di perusahaan- perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital.
- Perbaikan nasib buruh terjadi karena ada gerakan buruh yang gencar melalui Serikat-serikat Buruh seperti PERBUM, SBSKK, SBPI, SBRI, SARBUFIS, SBIMM, SBIRBA.
- Kebijakan industrialisasi yang dijalankan pemerintah Orde Baru juga mengimbangi kebijakan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai tujuan dengan menjalankan industrial peace khususnya sejak awal Pelita III (1979-1983), menggunakan sarana yang diistilahkan dengan HPP (Hubungan Perburuhan Pancasila).
- Serikat Pekerja di tunggalkan dalam SPSI. Merujuk pada UU No. 18 Tahun 1956 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 98Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar daripada HakUntuk Berorganisasi dan Berunding Bersama, sertaPeraturan Menakertranskop No. 8/EDRN/1974 dan No.1/MEN/1975 perihal Pembentukan Serikat Pekerja/BuruhDi Perusahaan Swasta Dan Pendaftaran Organisasi Buruhterlihat bahwa pada masa ini kebebasan berserikat tidaksepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah.
- Peran Militer dalam prakteknya sangat besar misal dalam penyelesaian perselisihan perburuhan.
Sejarah Hukum Perburuhan dan Masa ReformasiA. Pemerintahan BJ. Habibie (1998-1999)
- Pada 5 Juni dikeluarkan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 yang mensahkan Konvensi ILO No.87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise) berlaku di Indonesia.
- Meratifikasi K.ILO tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja/Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi No. 138 tahun 1973) yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak dengan membuat batasan usia untuk diperbolehkan bekerja melalui UU No. 20 Tahun 1999.
- Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia Tahun 1998-2003 yang salah satunya diwujudkan dengan pengundangan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Dilihat dari peraturan ketenagakerjaan yang dihasilkan, pemerintahan Abdurrahman Wahid ini dinilai sangat melindungi kaum pekerja/buruh dan memperbaiki iklim demokrasi dengan UU serikat pekerja/serikat buruh yang dikeluarkannya yaitu UU No 21Tahun 2000.
- Peraturan perundangan ketenagakerjaan dihasilkan, di antaranya yang sangat fundamental adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menggantikan sebanyak 15 (limabelas) peraturan ketenagakerjaan, sehingga Undang-Undang ini merupakan payung bagi peraturan lainnya
- Undang-Undang yang juga sangat fundamental lainnya adalah UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang disahkan pada 14 Januari 2004 dan UU No. 39 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Di masa pemerintahan ini beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi, menuntaskan masalah pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan sehubungan dengan hal di atas, kurang mendapat dukungan kalangan pekerja/buruh. Beberapa aturan :
- Inpres No. 3 Tahun 2006 Tentang Perbaikan iklim Investasi, salah satunya adalah agenda untuk merevisi UU No. 13 Tahun 2003, mendapat tentangan pekerja/buruh.
- Pengalihan jam kerja ke hari sabtu dan minggu demi efisiensi pasokan listrik di Jabodetabek.
- Penetapan kenaikan upah harus memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.
